2 tahun yang lalu

Haryono Ajak Sjachroedin ZP Jadi Sosok Legenda Pemberdayaan Rakyat Lampung

medeklarasikan Lampung sebagai model percontohan penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial disaat menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional pada Juni 2013 ini, maka Gubernur Lampung Drs H Sjachroedin ZP, SH, akan menjadi legenda.

Deklarasikan penanganan keluarga miskin, penanganan disabilitas atau mereka yang merasa tidak diperhatikan oleh masyarakatnya dideklarasikan oleh Gubernur Lampung dan ditangani secara holistik, ditangani oleh pemerintah daerah, ditangani oleh lembaga-lembaga sosial pada tingkat desa melalui pos-pos pemberdayaan keluarga (Posdaya).
“Dengan deklarasai tersebut, Gubernur Lampung yang menjabat dua periode sekarang ini akan menjadi legenda. Dimana Gubernur Provinsi Lampung siap mengajak rakyatnya peduli terhadap sesamanya bukan hanya melalui panti tetapi sampai ke keluarga-keluarga di desa-desa dan di seluruh kampung,” kata Prof Dr Haryono Suyono selaku Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) pada pengukuhan Pengurus LKKS maupun FNKDI masa bakti 2013-2018, Selasa (2/4), di Balai Keratun Komplek kantor Gubernur Lampung, di Teluk Betung, Lampung.
Ajakan mantan Menko Kesra ini disaksikan oleh seluruh undangan yang menghadiri pengukuhan tersebut, seperti Sekda Prov Lampung Ir Berlian Tihang, MM, Sekjen DNIKS Dr Rohadi Haryanto, MSc, Ketua Bidang Informasi DNIKS M Yarman, Deputi Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono Daniprawiro, MBA, serta pejabat jajaran terkait Pemprov Lampung.
Turut menyaksikan pula Ny Hj Truly Sjachroedin selaku Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung beserta jajarannya, para perwakilan bupati/walikota se Lampung, organisisasi sosial, PWRI, LSM, camat, lurah/kepala desa, penggiat kegiatan sosial dan undangan lainnya.
Menurut Prof Haryono, deklarasi pada bulan Juni nanti menjadi legenda bagi Gubernur Lampung tidak saja menjadi polisi dalam dinas pengamanan di sekitarnya tetapi mantan Jenderal Polisi yang penuh dengan kasih sayang yang menjadi gubernur ini ternyata menjadikan seluruh anggota masyarakat di desa peduli sesama, serta menjadi polisi yang penuh kasih sayang dengan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya serta memberdayakan seluruh rakyatnya menuju kesejahteraan dan kemandirian.
Dalam sambutannya tersebut mantan Menteri Negara kependudukan dan Kepala BKKBN yang membagi tiga bagian penting, Prof Haryono pada bagian keduanya, mengungkapkan bahwa masalah sosial, masalah kemiskinan, masalah disabilitas sekarang ini jauh lebih banyak dibandingkan pada tahun 1970-an. Sehingga Menteri Sosial di tahun 1970-an sampai 1980-an banyak sekali mendirikan panti-panti asuhan, panti-panti rehabilitasi, panti-panti orang jompo dan sebagainya.
Pada tahun 1970, orang jompo di seluruh Indonesia hanya berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Itu pun menurut Prof Haryono, sudah kebetulan jompo dan tua karena tidak meninggal dunia pada usia 50-60 tahun. Tetapi pada tahun ini lansia di seluruh Indonesia sudah mencapai jumlah 25 juta jiwa. Artinya sudah lebih 10 kali lipat dibandingkan keadaan tahun 1970.
Selain itu pada tahun 1970-an jumlah pensiunan masih sedikit dibandingkan saat ini yang sudah mencapai 2,3 juta orang. Setiap tahun tambahnya 150.000 orang. Begitu juga orang disabilitas penyandang tuna netra, disabilitas intelektual (cacat mental), sekarang jumlahnya sudah lebih dari 1 juta orang. Sehingga Menteri Sosial pada waktu ini mendirikan berapa saja panti pasti tidak cukup.
“Oleh karena itu pada keadaan yang kedua ini saya bersama-sama Menko Kesra dan Menteri Sosial melakukan upaya pada tahun-tahun 1998, 1999, kemudian menelorkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial, yang tadinya dinas sosial itu urusannya adalah sisa-sisa korban pembangunan. Dengan UU yang baru ini ditambahkan klausul baru`bahwa usaha-usaha sosial adalah usaha-usaha yang dilakukan sebagai proses pemberdayaan keluarga,” katanya, sehingga keluarga-keluarga di Indonesia sekarang ini harus sanggup untuk mendirikan panti asuhan di dalam keluarganya masing-masing.
Keluarga yang mempunyai lansia di rumahnya, sekarang ini sudah hampir sepertiga mendekati seperempat dari seluruh keluarga di Indonesia.
“Jadi panti-panti asuhan yang ada sudah tidak lagi dimonopoli dibentuk oleh dinas-dinas sosial atau kementrian sosial, tetapi sudah menyebar sampai ke desa-desa dalam lingkungan keluarga,” tutur penerima Bintang Republik Indonesia dari Negara.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DNIKS yang juga Ketua Yayasan Damandiri juga mengajak Gubernur Lampung untuk mengadakan berbagai pelatihan dalam waktu dekat dan disambut antusias Gubernur Sjachroedin dengan meminta jajaran terkait untuk segera melakukan koordinasi dan menyiapkan segala sesuatunya hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga ajakan pengadaan pelatihan bisa direalisasikan dan nantinya diperuntukan bagi upaya memberdayakan keluarga-keluarga sangat miskin, keluarga miskin dan hampir miskin agar menjadi berdaya.
“Keluarga-keluarga tersebut akan diberdayakan sebagai keluarga yang mandiri, dan untuk itu nanti pada waktunya saya sudah minta pada beberapa bank yang ada di Lampung memberikan dukungan financial apabila saudara-saudara kita yang sementara ini agak tersisihkan, sehingga bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru yang akan menolong dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya”.
Sementara pada saudara-saudara di Lampung yang mampu dimohon tidak “merampok” saudaranya yang miskin tetapi harus bersedia dan mau untuk menjadi pendamping. Dan dengan pendamping ini anggaran pemerintah daerah pasti akan dilipat gandakan oleh anggaran yang berasal dari perbankan. Dengan demikian Provinsi Lampung ini akan menjadi provinsi yang cukup dekat dengan DKI Jakarta dan akan mensuplai masyarakat kota DKI Jakarta dengan produk-produk yang cinta Lampung tetapi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Haryono menuturkan semua ini bisa terjadi.
Mendengar ajakan dan konsep apik pakar pemberdayaan keluarga tersebut, Gubernur Sjachroedin ZP menyambut baik ajakan mantan Menko Kesra dan Kepala BKKBN Pusat. Ia menilai Prof Haryono itu yang mantan kepala BKKBN dan sukses dengan program KB-nya, mantan Menteri, mantan Menko Kesra, usia masih “balita” padahal sudah 75 tahun tetapi masih gagah, masih energik, gagasan-gagasannya luar biasa, pengabdiannya berkelanjutan meski sudah purna tugas di pemerintahan tetapi melanjutkannya di kemasyarakatan hingga saat ini. Ini sungguh luar biasa. Inilah kekaguman saya pada beliau. Demikian pula dengan pidato-pidatonya yang masih menggigit, inovatif, bernas dan mencerahkan serta sangat positif.
Pada Pengurus LKKS Provinsi Lampung periode 2013-2018 yang dikukuhkan secara resmi berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: G/126/015/Kep/II/2013, dengan menetapkan Ny Hj Truly Sjachroedin ZP sebagai Ketua Umum dengan dua orang wakil ketua, dan Ny Sri Hastuti sebagai Ketua Harian yang didukung wakil ketua harian, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara serta wakil bendahara, dan diperkuat empat ketua bidang (bidang kemitraan dan pendanaan, bidang penelitian/pendidikan dan pengembangan, bidang pembinaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial serta bidang komunikasi, informasi dan pengembangan peran serta masyarakat ini, Ketua Umum DNIKS mengharapkan agar dapat mengoptimalkan kinerjanya dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam keikutsertaannya LKKS sebagai mitra pemerintah Provinsi Lampung dalam bidang kesejahteraan sosial. “Sehingga akan membantu pemerintah dalam mewujudkan Lampung yang sejahtera, damai, maju dan mandiri,” kata Prof Haryono.

Pengumuman

KERTA MEMPERTINGGI HARAPAN HIDUP

LUKMAN HAKIM, yang dikenal sebagai mantan Walikota Metro dan kini secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia Pengda